DPPA TA 2019

Informasi terkait alamat SKPD

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

PROFIL DAN STRUKTUR PPID BADAN PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI SKPD SAMPAI TIGA TINGKAT KEBAWAH

Data per 1 September 2024

 Informasi terkait LHKPN 2023 yang dilaporkan tahun 2024, dicetak dari elhkpn.kpk.go.id (pengumuman)

INFORMASI TENTANG PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG ATAU TELAH DI JALANKAN TAHUN 2024 

1.       MENYAMPAIKAN INFORMASI KINERJA DALAM BENTUK LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN (LKJIP) 2023 ATAU SEJENISNYA

Terdiri dari :
1. DPA 2024

2. RKA 2024

3. Laporan Keuangan  SKPD dalam bentuk :

   a. Neraca Tahun 2023

   b. LRA Tahun 2023

   c. CALK Tahun 2023

   d. Data Aset

4. Informasi Keuangan Lainnya Tahun 2023 (LO, RKO, RFK, RAB dan Sejenisnya)

Proses permohonan informasi publik pada PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Pembantu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut

1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, mengisi formulir permintaan informasi, kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi.

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3. Pertugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

6. Membukukan dan mencatat

Untuk Menyampaikan Keberatan dan Permohonan Informasi Publik :

1. Formulir Permohonan Informasi Publik download / Formulir Keberatan download

2. Selanjutnya Formulir tersebut dapat dibawa langsung / diemail ke email resmi PPID Kabupaten Batang di : disdukcapil@batangkab.go.id

3. Pemohon menunggu permohonan diproses oleh Pelaksana PPID Kabupaten Batang.

4. Waktu yang diperlukan setiap pemenuhan informasi publik adalah 10 hari kerja dan maksimal penambahan waktu 7 hari kerja kembali.

SOP PELAYANAN INFORMASI

Memuat informasi pengadaan barang dan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang yang terangkum dalam RUP yang telah terdaftar dalam LPSE Kab. Batang

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA

MENYAMPAIKAN JUMLAH PERMOHONAN PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

SOP PELAYANAN INFORMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1.       PENETAPAN SK DIP TAHUN 2024

Berisi tentang informasi tata cara penyampaian/pengajuan pengaduan penyalahgunaan data informasi publik oleh perorangan maupun organisasi masyarakat.

MENYAMPAIKAN FORM/LEMBAR ISIAN PENGADUAN

MENYAMPAIKAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN

SK KEPALA DINAS DISDUKCAPIL KAB BATANG TENTANG DIDP DAN DIK 2024

1.       DAFTAR DOKUMEN TENTANG MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/ LOI/ NOTA KESEPAHAMAN/NOTA KERJASAMA/SEJENISNYA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA DALAM KURUN WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA LENGKAP DENGAN PENDUKUNGNYA, TERMASUK KONTRAK/SPK DALAM KURUN WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR .

1.       PROFIL LENGKAP PIMPINAN DAN PEGAWAI YANG MELIPUTI NAMA, SEJARAH KARIR ATAU POSISI, SEJARAH PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH

a.       LRA TAHUN 2022                                             

b.      NERACA TAHUN 2022                                    

c.       LRA TAHUN 2023                                             

d.      CALK 2023                                          

e.      NERACA 2023

INFORMASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59

Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan

Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi

- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

Mengganggu privasi seseorang

Mengamankan hak privasi seseorang

- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

Mengganggu privasi seseorang

Mengamankan hak privasi seseorang

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j

Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit

Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j

Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Internet Protocol/ IP Address Private

- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Surat rahasia

- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan

Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan

Bandwidth Management

- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Sistem Keamanan Informasi

- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara

Terjaga dari potensi kerugian

Surat pengaduan masyarakat

- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan

- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

Disposisi surat pimpinan

- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan

Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik

- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

Menghambat kebijakan pemerintah daerah

Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah