Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Jl. Dr. Wahidin 56 kauman Batang Provinsi Jawa Tengah 51215
Telp./Fax: 0285 - 8351008
Email: disdukcapil@batangkab.go.id
WA Pengaduan: 0822 2123 9118
Situs: https://disdukcapil.batangkab.go.id
IG: dukcapilbatang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Disdukcapil antara lain :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. penyelenggaraan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
8. penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
9. pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
10. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
11. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, dan perencanaan kependudukan. l. pelaksanaan administrasi Disdukcapil;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disdukcapil;
15. penyelenggaraan kesekretariatan Disdukcapil; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen terkait Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Batang selengkapnya terdapat pada tautan link dibawah.

Disdukcapil Kabupaten Batang merupakan Dinas Daerah (Tipe B) di Pemerintah Kabupaten Batang yang dipimpin Kepala Dinas dibantu 1 (Satu) Sekretaris, dan 3 (Tiga) Kepala Bidang yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah.

Profil, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang PPID Disdukcapil Kabupaten Batang sebagaimana dapat dilihat pada link dibawah.

Profil Pimpinan dan Pejabat Struktural Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2026

Profil Pejabat Struktural Disdukcapil Kabupaten Batang, selengkapnya dapat diunduh pada link dibawah.

Download

Daftar Pegawai Wajib LHKPN Disdukcapil Tahun 2024-2025

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdukcapil 

Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil

Kerangka Acuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang

Laporan Kinerja Disdukcapil Kabupaten Batang

Rencana Kerja dan Anggaran Disdukcapil Kabupaten Batang

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disdukcapil Kabupaten Batang

Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disdukcapil Kabupaten Batang

LRA SKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan perbandingan antara target pendapatan/belanja dengan realisasinya selama satu periode akuntansi.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disdukcapil Kabupaten Batang.

CALK adalah dokumen yang menyajikan penjelasan rinci, daftar, atau analisis atas nilai suatu pos yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah (seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) agar lebih transparan.

Daftar Aset Disdukcapil Kabupaten Batang

Aset OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah seluruh kekayaan, baik berupa barang, uang, maupun hak, yang dikuasai atau digunakan oleh OPD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, aset ini tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD).

Informasi Keuangan Lainnya

Dalam tata kelola keuangan pemerintah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), singkatan ini merujuk pada jenis-jenis laporan keuangan:

• LO (Laporan Operasional): Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang meliputi pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
• RKO (Rencana Kerja Operasional): Dokumen perencanaan kerja yang disusun secara tahunan atau triwulanan yang memuat rincian program, kegiatan, target, dan jadwal pelaksanaan operasional di instansi atau organisasi.
• RFA (Rencana Finansial Anggaran): Seringkali merujuk pada dokumen perencanaan keuangan, atau di beberapa instansi merupakan salah satu format/komponen penganggaran yang disesuaikan dengan pedoman penyusunan anggaran satuan kerja.

Tata cara permohonan informasi publik dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor badan publik atau secara daring (online) melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) instansi terkait. Pemohon wajib mengisi formulir dan melampirkan identitas diri seperti KTP.

Persyaratan Dokumen
Sebelum mengajukan permohonan, pastikan Anda menyiapkan kelengkapan berkas berikut:

1. Untuk Perorangan: Salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM, atau Paspor.
2. Untuk Lembaga/Badan Hukum: Salinan Akta Pendirian dan Surat Pengesahan Badan Hukum dari kementerian terkait.
3. Untuk Kelompok/Organisasi: Surat kuasa dari pemberi kuasa dan fotokopi KTP masing-masing anggota.
   
   

1. Datang Langsung: Kunjungi meja layanan PPID di kantor badan publik tujuan, ambil dan isi formulir permohonan informasi, lalu serahkan bersama berkas persyaratan.
2. Secara Daring: Akses situs resmi PPID badan publik yang dituju (misal: portal resmi kementerian/lembaga atau portal nasional PPID), buat akun, dan isi formulir permohonan secara online sambil mengunggah dokumen identitas.
   
   

PPID akan memverifikasi permohonan Anda (apakah informasi dikuasai dan tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan). Jawaban akan diberikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Badan publik dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja jika diperlukan alasan tertulis.

Langkah Lanjut Jika Tidak Puas:

1. Bila permohonan ditolak, informasi tidak diberikan, atau tidak ditanggapi, pemohon berhak mengajukan Keberatan Tertulis kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima jawaban. Jika keputusan Atasan PPID masih tidak memuaskan, Anda dapat mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat (atau Komisi Informasi Daerah).
2. Untuk informasi lebih rinci terkait PPID atau untuk mengecek status permohonan secara nasional, Anda dapat mengunjungi portal layanan resmi melalui Portal PPID Utama.
   
   

   Standar Operasional Prosedur | Formulir | Flyer

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah jalur hukum yang ditempuh pemohon jika permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi oleh Badan Publik. Proses ini harus didahului dengan pengajuan Keberatan Tertulis ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum dilimpahkan ke Komisi Informasi (KI).

Berikut adalah tahapan lengkap tata cara penyelesaiannya:
1. Tahap Pengajuan Keberatan (Internal Badan Publik)
Jika permohonan informasi ditolak, tidak ditanggapi, atau tidak memuaskan, Anda wajib mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja setelah menerima tanggapan atau sejak batas waktu pemberian informasi berakhir. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

2. Tahap Pendaftaran Sengketa ke Komisi Informasi
Jika tanggapan atasan PPID masih tidak memuaskan atau tidak diberikan sama sekali, Anda dapat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat atau daerah.
Batas Waktu Pengajuan: Maksimal 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan Atasan PPID atau setelah batas waktu 30 hari tanggapan keberatan habis.
Syarat Berkas: 

- Identitas Pemohon (KTP untuk perorangan, 
- Akta pendirian/SK Kemenkumham untuk Badan Hukum).
- Bukti surat permohonan informasi awal dan tanda terimanya.
- Bukti balasan dari Badan Publik (jika ada).
- Bukti pengajuan Surat Keberatan dan tanda terimanya.
- Bukti tanggapan keberatan dari Badan Publik (jika ada).

3. Tahap Persidangan di Komisi Informasi
Setelah berkas lengkap, Komisi Informasi akan memproses sengketa dengan batas waktu penyelesaian maksimal 100 hari kerja. Prosesnya meliputi dua tahapan utama:
Mediasi: Upaya penyelesaian damai antara pemohon dan Badan Publik dengan melibatkan mediator dari Komisi Informasi. Jika berhasil, kesepakatan dituangkan dalam putusan.
Ajudikasi (Sidang): Dilakukan jika mediasi gagal atau tidak mencapai kesepakatan. Proses ini adalah persidangan formal di mana Majelis Komisioner akan mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti untuk menghasilkan Putusan Komisi Informasi.


4. Tahap Keberatan/Gugatan ke Pengadilan
Jika salah satu pihak (Pemohon atau Badan Publik) tidak menerima Putusan Komisi Informasi dari hasil Ajudikasi, langkah selanjutnya adalah:
Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN): Jika sengketa melibatkan Badan Publik Negara. Batas waktu pengajuan adalah 14 hari kerja setelah putusan diterima.
Ke Pengadilan Negeri: Jika sengketa melibatkan Badan Publik selain Badan Negara (seperti BUMN/BUMD). Batas waktunya sama, yaitu 14 hari kerja.

Unduh Dokumen

Formulir Keberatan  Standar Operasional Prosedur

Formulir terkait Permohonan Informasi Publik

Keterangan: Formulir dapat dicetak dan diisi secara mandiri oleh pemohon.

Berikut Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Disdukcapil Kabupaten Batang 

Rencana Umum Pengadaan Disdukcapil Kabupaten Batang

Pelayanan Informasi untuk Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur   Dokumentasi Kegiatan

Daftar Informasi Publik Disdukcapil Kabupaten Batang

Layanan Pengaduan Disdukcapil Kabupaten Batang sebagai berikut:

• Senin 07.00 - 16.00
• Selasa 07.00 - 16.00
• Rabu 07.00 - 16.00
• Kamis 07.00 - 16.00
• Jum'at 07.00 - 11.00

• Senin 07.30 - 15.00
• Selasa 07.30 - 15.00
• Rabu 07.30 - 15.00
• Kamis 07.30 - 15.00
• Jum'at 07.30 - 10.30

• Kamis, 14 Mei 2026 - Pukul 08.00 - 12.00
• Jum'at, 15 Mei 2026 - Pukul 08.00 - 10.00

Naskah Kerjasama Disdukcapil Kabupaten Batang dengan Instansi Lainnya

Rencana Umum Pengadaan Disdukcapil Kabupaten Batang

Profil Pimpinan dan Pejabat Struktural Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

Profil Pimpinan dan Pejabat Struktural Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2026

LRA OPD adalah singkatan dari Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen ini menyajikan rincian perbandingan antara target anggaran yang ditetapkan dengan realisasi aktual pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode tertentu.

Neraca OPD adalah salah satu komponen laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah yang menyajikan informasi posisi keuangan. Laporan ini secara spesifik menunjukkan jumlah aset (kekayaan), kewajiban (utang), dan ekuitas (modal/kekayaan bersih) pada tanggal pelaporan tertentu.

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan suatu instansi atau organisasi yang berorientasi pada hasil dan berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu menengah (biasanya 5 tahun). Dokumen ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis, alokasi anggaran, dan penilaian kinerja.

Renja OPD (Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap dinas atau instansi pemerintah daerah. Dokumen ini memuat kebijakan, program, serta target kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Fungsi dan kedudukan Renja OPD meliputi:

1. Dasar Penyusunan Anggaran: Menjadi acuan mutlak bagi instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Penerjemah Strategi: Menjabarkan visi, misi, dan program lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD menjadi target kerja nyata yang bisa dieksekusi tahun berjalan.
3. Operasionalisasi RKPD: Melaksanakan dan mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara spesifik sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing dinas.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan j)
2. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 Ayat 1)
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 35-39).

Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan

Melindungi Data Pribadi Penduduk

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h dan i).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai
• Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan
  

Dapat menjaga rahasia pribadi pegawai

Data Pelapor pada Layanan Pengaduan 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h).
2. Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24.
   
   
   

Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang

Dapat menjaga pribadi seseorang

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 17 huruf h).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a dan huruf c).
   
   

-    Dapat disalahgunakan dan dapat merusak Sistem Elektronik.
-    Dapat membahayakan keamanan negara.

-    Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan Sistem Elektronik
-    Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan negara

-    Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa.
-    Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
-    Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

-    Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
-    Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
-    Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan